BANDA ACEH – Ratusan perempuan dan kelompok muda dari berbagai unsur dan profesi mewakili kelompok dan organisasi perempuan yang tergabung dalam aksi gerak bersama kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan melakukan aksi damai sejak pagi hingga siang hari pada Minggu 10 Desember 2017. Aksi akan dimulai dengan longmarch dari depan mesjid Raya menuju Simpang 5 dengan membawa spanduk yang berisikan himbauan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Aceh dan dukungan terhadap Palesina. Longmarc ini juga disertai dengan orasi dan yel-yel “stop kekerasan terhadap perempuan, dan save Palestine”.
Ketua Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, Amrina Habibie selaku koordinator pelaksana aksi menjelaskan “Aksi kampanyen 16 HAKTP ini bertujuan untuk mengugah dan membangun kesadaran kritis semua pihak di Aceh bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak manusi dan bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman dan kearifan lokal di Aceh. Harapannya semua pihak dapat lebih serius melakukan berbagai upaya kongkrit untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Aceh”.
Hal ini berdasarkan pada pendataan Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2017 menangani 704 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 487 kasus di seluruh Aceh. Peningkatan jumlah kasus kekerasan diiringi dengan semakin beragamnya modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat. Untuk menangani persoalan ini dibutuhkan dukungan semua pihak mulai dari keluarga dan masyarakat.
Momen aksi ini juga sekaligus memberikan dukungan kepada Palestina yang saat ini sedang bergejolak dan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen sebagai preseure untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat internasional. Lebih lanjut Amrina menambahkan bahwa aksi diisi dengan rangkaian kegiatan berupa orasi dan pembacaan puisi dukungan terhadap penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan di Aceh, dan pemenuhan hak hak perempuan korban oleh Syarifah Munirah, Anggota DPRK Banda Aceh. Pada waktu yang sama juga dibagikan lembaran informasi tentang perayaan 16HAKTP dan hak hak perempuan, stiker, serta alat kampanye lainnya.
Turut melakukan orasi pada aksi kampanye ini yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Ibu Wakil Gubernur Aceh yang juga sebagai ketua Perempuan LIRA Aceh, anggoda legislatif perempuan, perwakilan pimpinan kelompok dan organisasi perempuan, perwakilan tokoh agama, penggiat LSM perempuan, jurnalis perempuan, politisi perempuan, Ibu rumah tangga, dan berbagai tokoh strategis perempuan lintas profesi dan level. Selain itu orasi juga disampaikan oleh perwakilan kelompok muda dari Forum Anak Tanah Rencong (FATAR), Korps HMI Wati (KOHATI), dan Perwakilan kelompok disabilitas.
Dalam orasinya, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Nevi Ariyani SE menyampaikan harapannya: “kepada semua pihak diharapkan agar secara melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penghapusan kekerasan di Aceh, sehingga perempuan dapat hidup damai di Aceh. Selain itu, DPPPA sebagai bagian dari pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan hak perempuan di Aceh melalui kebijakan dan program-program yang kami miliki, diantaranya dengan terus mengoptimalkan fungsi P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Juga terus memperkuat kerjasama lintas sektoral dengan instansi, lembaga pengada layanan dan masyarakat sehingga penangan kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dapat tertangani secara konfrehensif, integral dan holistik”.
Kerja bersama untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga dirasakan penting oleh Ibu Wakil Gubernur Aceh yang juga sebagai ketua Perempuan LIRA Aceh, Dr. Dyah Erti Idawati, MT. Hal ini sesuai dengan pernyatannya: “Upaya melawan kekerasan terhadap perempuan tidak cukup hanya sebatas selogan. Kaum perempuan di Aceh harus pula menyadari untuk melakukan upaya preventif sejak dini melalui pembangunan kualitas hidup perempuan, dan bersatu untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan melalui peran dan fungsi masing-masing di masyarakat”.
Mewakili elemen sipil, Presidium Balai Syura, Suraiya Kamaruzzaman menyatakan komitmen gerakan perempuan sebagai berikut “Balai Syura sebagai rumah besar gerakan perempuan Aceh, akan konsisten berupaya bersama dengan pemerintah dan berbagai pihak yang konsen pada isu perempuan untuk terus mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan memastikan terpenuhinya hak perempuan korban. Kita tidak berhenti hanya pada aksi ini saja, tetapi akan kita lanjutkan upaya-upaya pemenuhan hak perempuan di Aceh melalui kerja-kerja advokasi kebijakan dan pendokumentasian data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Jaringan Pendokumentasian Aceh (JPA 231)”. Dukungan elemen sipil ini juga ditegaskan oleh ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Aceh, Juwita dan beberapa perwakilan kelompok dan organisasi yang turut melakukan orasi pada kesempatan tersebut.
Terkait dengan pemenuhan hak perempuan korban konflik, anggota komisioner KKR Aceh, Evi Narti Zein mengingatkan semua pihak “agar memberi dukungan penuh kepada KKR dan mengawal seluruh kerja-kerja KKR terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik besenjata. Harapannya pemerintah dapat terus memberikan perhatian serius pada kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh KKR Aceh”.
Aksi ini ditutup dengan pembacaan doa untuk Palestina yang saat ini sedang bergejolak dan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen sebagai preseure untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat internasional, dipimpin oleh Ahmad Al Fayyad, Ketua Advokasi FATAR Aceh.
Banda Aceh, 10 Desember 2017
Koordinator Lapangan, Riswati (08130711800)
Note:
Info Lengkap hubungi :
Amrina Habibie, SH (08261144289)
Riswati, S.Pd.I, M.Si (081360711800)